Menurut penulis, pemerintah mengalokasikan Rp 30 triliun untuk tujuh kementerian/lembaga karena dinilai sangat
strategis. Menurut penulis, hal ini kurang bermanfaat bagi negara, karena tidak
banyak orang Indonesia yang senang dengan uang, tidak mementingkan kepentingan
orang lain. “Yang penting enak.” 1 triliun itu bukan nilai yang kecil, apalagi
30 triliun. Kabar ini dikabarkan hari Jumat 16 Agustus 2013 di depan anggota DPR. Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan beberapa isu yang menjadi fokus program
pemerintah adalah pendidikan, kesejahteraan dan keamanan. tujuh kementerian/lembaga yang memperoleh
alokasi cukup besar adalah
- Kementerian Pertahanan -- Rp 83,4 triliun
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -- Rp 82,7 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum -- Rp74,9 triliun
- Kementerian Agama -- Rp49,6 triliun
- Kementerian Kesehatan -- Rp44,9 triliun
- Kepolisian Negara Republik Indonesia -- Rp41,5 triliun
- Kementerian Perhubungan -- Rp39,2 triliun
Menurut penulis, ketidakmerataan guru antar satuan pendidikan dan antar
wilayah membuat warga tidak
mendapat kelayakan, tetapi rugi. Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum
terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal," jelas
Presiden. Mungkin seharusnya dana yang seharusnya diberikan harus ditargetkan
dengan cepat dan dicek terus menerus. Bagi aparat yang korupsi, berperilaku
tidak sesuai aturan, langsung dihukum mati. Jadi tidak aka nada lagi korupsi
dan lain-lain. alokasi
anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk peningkatan akses dan
kualitas kesehatan. Sedangkan di bidang pertahanan, pemerintah alokasikan dana
untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem
persenjataan. Kalau alokasi iini digunakan dengan baik dan tidak ada penggelapan uang
negara, pastilah semua berjalan sesuai harapan dan keinginan masyarakat banyak.
Mengapa alokasi dana yang seharusnya ke tangan rakyat dengan cepat idak
berjalan dengan lancar? Karena ada beberapa kasus seperti korupsi, lamanya
birokrasi pemerintah, dll yang membuat semua menjadi lama. Menurut penulis,
cara yang paling efektif adalah memecat semua anggota menteri yang bekerja
tidak sesuai harapan atau ekspektasi dan menggantikannya dengan yang baru dan
lebih membawa hasil optimal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar