Jurus Sakti Ahok

          Basuki Tjahaja Purnama adalah sosok orang yang hebat. Beliau tidak pernah membedakan suku, ras, maupun agama. Beliau adalah orang yang meskipun mendapat tekanan, ia tetap dapat bertahan dan tidak dendam dengan orang yang menekannya. Menurut penulis, hal ini sangat baik diterapkan pada masyarakat Indonesia yang sering kali memiliki sifat membedakan suku, ras, dan agama. Ahok ingin membantu orang miskin, tetapi iapun tidak jadi miskin. Caranya adalah menjadi pejabat. Beliau pernah mencalonkan diri menjadi DPRD Belitung Timur. Pada tahun 2005 beliau bupati di Belitung Timur. Ahok memberi asuransi kesehatan dan pendidikan gratis pada warga Belitung Timur. Pada tahun 2007 beliau mencalonkan diri menjadi gubernur Bangka Belitung, tetapi gagal. Tahun 2009 mencalonkan diri menjadi DPR RI Bangka Belitung. Beliau tidak mengutamakan uang, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan masyarakat. Beliau ditipu oleh tim suksesnya. Ia berani memimpin pulau yang mayoritasnya Muslim dan etnis Tionghoanya sedikit. Calon etnis Tionghoa bukan hanya Ahok, tetapi ada Rudyanto Tjen dari PDIP dan Priscillia Suntoso dari Partai Demokrat.

Ia diminta oleh ketua Partai Golkar untuk membayar uang sebesar 25 juta Rupiah, tetapi ia menolak dengan alasan anehnya uang itu ditransfer ke rekening ketua itu bukan rekening Partai Golkar. Ahok memiliki jurus-jurus yang dapat membuatnya menjadi pejabat. Jurusnya antara lain, jurus 1 yaitu keliling, jurus 2 yaitu ngobrol sambil promosi, jurus 3 yaitu jangan takut SARA yang katanya percuma KTP Islam kalau kelakuan Komunis, jurus 4 yaitu ASAD (Anda SMS Ahok Datang), jurus 5 yaitu foto-foto, jurus 6 yaitu relawan yang rajin dan setia. Menurut Ciku, pedagang makanan, Ahok berpotensi menjadi pemimpin. Jurus 7 yaitu nekat, Ahok orang yang nekat dalam melakukan kebaikannya. Ahok melakukan kampanye ke Pulau Pongok naik speed boat baru. Tiba-tiba ada telepon yang menyuruh speed botany kembali. Ahok tidak segan-segan memberi nomor telepon pribadinya untuk menampung aspirasi rakyat.

Ia tidak takut bersaing dengan calon-calon lain. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik harus rela mengesampingkan kepentingan pribadi. Pemimpin harus rela melayani orang dengan turun tangan langsung ke rakyat. Rakyat lebih suka pemimpin yang tidak sombong. Rakyat ingin diperhatikan, ada orang yang peduli dengan nasib mereka, bukan  ingin uang dari para pejabat. Tindakan orang yang memiliki karakter ini dipuji orang dan tidak dicela. Semua orang butuh perhatian bukan hanya uang.

6 Ruas Jalan Tol Setelah MRT

Joko Widodo mengatakan akan membangun enam ruas jalan tol setelah proyek mass rapid transit atau MRT rampung. Menurut penulis, hal ini sangat baik karena dengan terbatasnya minyak bumi untuk bahan bakar maka dibuatlah alternatif MRT yang membuat alatv transportasi umum yang cepat, praktis, dan harga relatif terjangkau. Tapi tidak sesuai harapan karena Jokowi menetapkan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2013) untuk menyelesaikan proyek 6 ruas jalan tol dulu baru membuat MRT. Pemerintah DKI Jakarta masih bingung apakah pembangunan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum, atau dibagi-bagi.

            Jokowi mengatakan semuanya masih dikalkulasi dan belum ditetapkan bisa atau tidaknya pembangunan MRT, tapi pastinya bisa dilaksanakan. Dibagi menjadi empat tahap dan direncanakan selesai pada tahun 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.

Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.

            Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.

Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah sepanjang 69,77 kilometer. Menurut penulis, pembangunan 6 ruas jalan tol ini harus diselesaikan dengan cepat agar bisa menjalankan proyek MRT dengan segera. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

Menurut penulis, hal ini bukanlah hal yang mudah karena masa jabatan Jokowi hanya 5 tahun dan akan menjadi 10 tahun jika beliau terpilih lagi. Sedangkan untukk membangun MRT pada tahun 2022 masa jabatan beliau tidak akan cukup dalam menjalani hal itu. Hal itu bisa terjadi jika pemimpin selanjutnya bisa menjalankan proyek dengan baik. Jika tidak maka hancurlah impian Jakarta memiliki MRT. Belum lagi korupsi yang dilakukan pejabat. Jika korupsi terjadi maka terhambat lagi pembangunan di Jakarta.

(http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/16/2224306/Jokowi.MRT.Dulu.6.Ruas.Jalan.Tol.Kemudian?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktswp)

Alokasi Subsidi BBM Tahun Depan 2014

Pemerintah akan menurunkan anggaran belanja subsidi energi terutama bahan bakar minyak (BBM) di tahun depan. Menurut penulis, tindakan ini sangat bagus karena dana intuk impor itu digunakan untuk bagian infrastruktur yang lainnya. SBY mengatakan, anggaran belanja subsidi tahun depan direncanakan sebesar Rp 336,2 triliun, yang berarti turun sekitar 3,4 persen dari anggaran belanja subsidi dalam APBNP tahun 2013. Pada hari Jumat, 16 Agustus 2013 di Gedung DPR MPR Jakarta SBY mengatakan bahwa dana 3,4 % tadi digunakan untuk subsidi energi dan non-energi seperti subsidi pangan, pupuk, dan benih. Presiden belum memerinci anggaran subsidi energi khususnya subsidi BBM di tahun depan. anggaran belanja non-kementerian dan lembaga dalam RAPBN tahun 2014 yang direncanakan sebesar Rp 636,4 triliun, dialokasikan antara lain untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang.

            Hal ini dilakukan presiden karena semakin sedikitnya minyak bumi yang harus diirit. alokasi belanja negara juga disesuaikan dengan rencana investasi BUMN-BUMN terkait. Untuk kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi akan dibangun tambahan pembangkit listrik dan sarana pendukungnya. "Kita sadar bahwa penggunaan energi alternatif harus didorong. Untuk itu dalam hal ini konversi penggunaan gas akan dibangun perluasan jaringan gas dan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa serta pembangunan kilang mini-plant LPG," tambahnya. Menurut penulis, hal ini dapat membuat orang sadar bahwa kebutuhan bumi akan minyak mentah masih banyak dan masih sangat panjang. Kita disarankan agar mengirit minyak bumi sebaik mungkin.

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/16/1638170/Alokasi.Subsidi.BBM.Tahun.Depan.Rp.336.2.Triliun)

BBM Naik

Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditujukan untuk menekan angka impor minyak dan gas (migas) justru masih jauh dari bayangan pemerintah. Buktinya kinerja impor migas pada periode Juni 2013 tercatat masih tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hasil perhitungan impor migas yang tercatat sebesar US$ 3,53 miliar atau naik 2,72% pada Juni ini dibanding Mei 2013 sebesar US$ 3,43 miliar. Menurut penulis, hal ini membuat anggaran negara (APBN) semakin tinggi dan membebani pemerintah. Kita harus bekerjasama dengan pemerintah dengan cara membayar pajak tepat waktu, tidak korupsi, dan yang paling penting adalah tidak protes jika BBM naik. Kenapa tidak boleh protes? Karena sebenarnya BBM dengan harga solar dan premium Rp 4500,00 itu sangatlah murah dibandingkan negara lain. Rata-rata harga BBM di negara lain ± Rp 8.000,00-Rp 10.000,00. Menurut penulis, kalau BBM naik merupakan hal yang wajar.

            Sedangkan sepanjang semester I 2013, kenaikan impor migas sebesar 3,11% menjadi US$ 22,11 miliar dari sebelumnya US$ 21,44 miliar di paruh waktu 2012. Impor minyak mentah pada periode enam bulan pertama ini mencapai US$ 6,89 miliar atau naik 24,75% dari tahun lalu sebesar US$ 5,53 miliar. Sementara minyak mentah juga terkerek naik 9,71% dari US$ 1,02 miliar menjadi US$ 1,12 miliar di Juni ini. Impor yang terlalu banyak menyebabkan beban negara semakin berat dan menyebabkan masyarakat tidak dapat pelayanan yang layak karena dana yang kurang. "Konsumsi masyarakat terhadap BBM masih tinggi. Jadi meski harga BBM naik belum bisa menurunkan konsumsi tersebut," ujar Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Suryamin menilai, peningkatan konsumsi BBM setiap tahun tidak diimbangi dengan kenaikan produksi minyak di Indonesia mengingat banyak sumur eksplorasi minyak yang sudah tua. "Pemerintah juga belum bisa menemukan sumur-sumur baru untuk menggenjot produksi minyak dalam negeri," imbuhnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo menuturkan, pemerintah tak bisa menahan kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Pasalnya, setiap bulan, penjualan kendaraan terus meningkat. Hal inilah yang harus diingat oleh masyarakat. Kita tidak boleh egois sebagai masyarakat, kita harus peduli dengan negara. Kalau kita bisa seperti itu, maka dana pemerintah untuk kembali ke masyarakat lagi semakin banyak dan layak.

Mari kita sebagai warga yang peduli bangsa membantu bangsa. Contohnya dengan naik kendaraan umum, menaikkan pajak impor kendaraan, dll. Kita sebagai warga negara harus mengirit BBM mulai sekarang dengan cara kalau jalan dekat jalan kaki saja. Hari bebas kendaraan bermotor juga harus diterapkan.

(http://bisnis.liputan6.com/read/655619/harga-bbm-naik-impor-migas-masih-tinggi)

7 Kementerian dan Lembaga Dapat Anggaran di Atas Rp 30 Triliun

Menurut penulis, pemerintah mengalokasikan Rp 30 triliun untuk tujuh kementerian/lembaga karena dinilai sangat strategis. Menurut penulis, hal ini kurang bermanfaat bagi negara, karena tidak banyak orang Indonesia yang senang dengan uang, tidak mementingkan kepentingan orang lain. “Yang penting enak.” 1 triliun itu bukan nilai yang kecil, apalagi 30 triliun. Kabar ini dikabarkan hari Jumat 16 Agustus 2013 di depan anggota DPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan beberapa isu yang menjadi fokus program pemerintah adalah pendidikan, kesejahteraan dan keamanan. tujuh kementerian/lembaga yang memperoleh alokasi cukup besar adalah

- Kementerian Pertahanan -- Rp 83,4 triliun

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -- Rp 82,7 triliun

- Kementerian Pekerjaan Umum -- Rp74,9 triliun

- Kementerian Agama -- Rp49,6 triliun

- Kementerian Kesehatan -- Rp44,9 triliun

- Kepolisian Negara Republik Indonesia -- Rp41,5 triliun

- Kementerian Perhubungan -- Rp39,2 triliun

            Menurut penulis, ketidakmerataan guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah membuat warga tidak mendapat kelayakan, tetapi rugi. Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal," jelas Presiden. Mungkin seharusnya dana yang seharusnya diberikan harus ditargetkan dengan cepat dan dicek terus menerus. Bagi aparat yang korupsi, berperilaku tidak sesuai aturan, langsung dihukum mati. Jadi tidak aka nada lagi korupsi dan lain-lain. alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Sedangkan di bidang pertahanan, pemerintah alokasikan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan. Kalau alokasi iini digunakan dengan baik dan tidak ada penggelapan uang negara, pastilah semua berjalan sesuai harapan dan keinginan masyarakat banyak. Mengapa alokasi dana yang seharusnya ke tangan rakyat dengan cepat idak berjalan dengan lancar? Karena ada beberapa kasus seperti korupsi, lamanya birokrasi pemerintah, dll yang membuat semua menjadi lama. Menurut penulis, cara yang paling efektif adalah memecat semua anggota menteri yang bekerja tidak sesuai harapan atau ekspektasi dan menggantikannya dengan yang baru dan lebih membawa hasil optimal.

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/16/1551469/7.Kementerian/Lembaga.Dapat.Anggaran.di.Atas.Rp.30.Triliun)

Pendapatan Negara Tahun Depan Sudah Dipatok

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai Rp 1.662,5 triliun. Jumlah itu naik 10,7 persen dari tahun ini.

Dari jumlah itu, perolehan dari perpajakan berkontribusi sebesar 78,8 persen atau Rp 1.310,2 triliun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan, untuk mencapai target tersebut, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio digenjot dari 12,2 persen di tahun 2013, menjadi 12,6 persen di tahun 2014. 

"Sedangkan tax ratio dalam arti luas, yang mempertimbangkan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam  telah mencapai 15,5 persen," jelas Presiden, Jumat (16/8/2013).

Presiden juga menyebutkan bahwa optimalisasi pendapatan negara, tetap memperhatikan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. 

Adapun langkah-langkah untuk memperbesar pendapatan negara meliputi penyempurnaan peraturan perpajakan, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan, dan penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak.

"Kebijakan pendapatan negara, juga meliputi langkah-langkah pengelolaan sumber-sumber non pajak. Langkah-langkah itu mencakup optimalisasi penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP dari sumber daya alam," jelas Presiden.

Hal ini dilakukan  dengan tetap memperhatikan kesinambungan produksi dan kelestarian lingkungan hidup. 

Selain itu pemerintah juga melalukan upaya optimalisasi penarikan dividen BUMN dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja modal BUMN; serta optimalisasi  pengelolaan dan pengawasan PNBP Kementerian Negara dan Lembaga.

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/16/1527285/Pendapatan.Negara.Tahun.Depan.Dipatok.Rp.1.662.5.Triliun)

Analisa:

            Pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun depan mencapai Rp 1.662,5 triliun. Jumlah itu naik 10,7 % dari tahun ini. Dari kenaikan ini membuktikan bahwa adanya kemajuan dalam perekonomian negara. perpajakan berkontribusi sebesar 78,8 % atau Rp 1.310,2 triliun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio digenjot dari 12,2 persen di tahun 2013, menjadi 12,6 persen di tahun 2014. Berarti presiden telah mengira-ngira pasti bisa dijalankan rencana ini. dalam hal uang negara 0,1 % pun sangat besar nilainya. Dalam kasus ini PDB diperkirakan naik 0,4 %. Berarti jumlah kenaikan sangat besar dan dapat membantu perekonomian negara yang selalu kurang. Sebenarnya kita bisa membuatnya sejak dulu, tetapi adanya kasus korupsi di mana-mana khususnya DKI Jakarta, maka uang tersebut seakan tidak ada dan tidak dapat dibagikan ke rakyat.

"Sedangkan tax ratio dalam arti luas, yang mempertimbangkan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam  telah mencapai 15,5 persen," jelas Presiden, Jumat (16/8/2013). optimalisasi pendapatan negara, tetap memperhatikan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha karena pemerintah harus menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Langkah-langkah untuk memperbesar pendapatan negara meliputi penyempurnaan peraturan perpajakan, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan, dan penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak. "Kebijakan pendapatan negara, juga meliputi langkah-langkah pengelolaan sumber-sumber non pajak. Langkah-langkah itu mencakup optimalisasi penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP dari sumber daya alam," jelas Presiden.

            Hal ini dilakukan  dengan tetap memperhatikan kesinambungan produksi dan kelestarian lingkungan hidup. Semua hal butuh yang namanya prioritas. Prioritaslah yang membuat pendapatan itu digunakan terlebih dahulu. Jika ada bencana alam maka pemerintah pasti akan menolongnya terlebih dahulu sebelum melakukan anggaran-anggaran yang lain. Menurut penulis, jika pendapatan saja bisa naik maka kesimpulannya adalah negara kita bekerja keras agar mendapatkan hasil yang besar. Sebagai warga kita harus bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Tanggung jawab  kecil akan membawa tanggung jawab besar. Karena datang tanggung jawab yang besar maka butuh rasa tidak mengeluh kapanpun.

Menteri Telat Hadiri Upacara

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Amir Syamsuddin terlambat saat menghadiri upacara bendera peringatan 17 Agustus di kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Sabtu (17/8/2013) pagi. 

Mobil dinasnya yang berpelat RI 19 baru tiba di lokasi pukul 07.45 WIB. Saat Amir keluar dari mobil dan memasuki gedung, PNS Kemenhuk dan HAM yang sudah mulai berkumpul di lapangan sejak 07.00 WIB itu langsung kompak berseru. "Huuuuuu!" sorak para PNS kompak ke arah mobil Amir. 

Meskipun begitu, saat Amir keluar dari gedung dan memasuki lapangan upacara, tak ada reaksi lagi dari para PNS. Seorang pegawai PNS yang tidak mau disebutkan identitasnya mengeluhkan keterlambatan Amir tersebut.

Menurutnya, jika Menteri memang belum datang, sebaiknya para PNS juga tidak harus berbaris dan menghadiri upacara lebih awal.

"Harusnya kalau Pak Menteri telat, kita jangan disuruh baris dulu, kan capek," keluhnya. Meski sejumlah PNS mengeluh dengan keterlambatan Menteri, tidak sedikit pula PNS yang datang terlambat. 

Para PNS tersebut dijadwalkan sudah berkumpul di lapangan bendera pukul 06.30 WIB. Namun, menurut pantauan Kompas.com, masih banyak pula PNS yang baru berdatangan pada jam 07.00-07.30 WIB.

(http://nasional.kompas.com/read/2013/08/17/0846177/Menteri.Telat.Hadiri.Upacara.PNS.Huuuuu.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp)

Analisa:

            Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Amir Syamsuddin terlambat saat menghadiri upacara bendera peringatan 17 Agustus di kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Sabtu (17/8/2013) pagi. Menurut penulis, tindakan ini sangat tidak patut dicontoh. Tindakan ini harus dilenyapkan dari Indonesia. Jika kita tahu akan terjadi kemacetan dan lain-lain, maka harus datang lebih pagi. Kita sebagai warga Indonesia harus patut dicontoh negara lain. Mobil dinasnya yang berpelat RI 19 baru tiba di lokasi pukul 07.45 WIB. Saat Amir keluar dari mobil dan memasuki gedung, PNS Kemenhuk dan HAM yang sudah mulai berkumpul di lapangan sejak 07.00 WIB itu langsung kompak berseru. "Huuuuuu!" sorak para PNS kompak ke arah mobil Amir. Menurut penulis, ini tidak salah, karena orang yang tidak disiplin harus ditegur, tetapi dengan cara yang benar.

            Tak ada reaksi lagi dari para PNS setelah Amir keluar dari gedung dan memasuki lapangan upacara. Hanya seorang pegawai PNS yang tidak mau disebutkan identitasnya mengeluhkan keterlambatan Amir. Menurutnya, jika Menteri memang belum datang, sebaiknya para PNS juga tidak harus berbaris dan menghadiri upacara lebih awal. Berarti PNSpun melanggar aturan itu. Dalam arti lain PNS menertawakan dirinya sendiri. "Harusnya kalau Pak Menteri telat, kita jangan disuruh baris dulu, kan capek," keluhnya. Meski sejumlah PNS mengeluh dengan keterlambatan Menteri, tidak sedikit pula PNS yang datang terlambat. Ini membuktikan tidak tertibnya birokrasi Indonesia. Para PNS tersebut dijadwalkan sudah berkumpul di lapangan bendera pukul 06.30 WIB. Namun, menurut pantauan Kompas.com, masih banyak pula PNS yang baru berdatangan pada jam 07.00-07.30 WIB. Kita tidak boleh mengahakimi orang lain kalau kita tidak sebaik yang diharapkan. Tertiblah Indonesia.