6 Ruas Jalan Tol Setelah MRT

Joko Widodo mengatakan akan membangun enam ruas jalan tol setelah proyek mass rapid transit atau MRT rampung. Menurut penulis, hal ini sangat baik karena dengan terbatasnya minyak bumi untuk bahan bakar maka dibuatlah alternatif MRT yang membuat alatv transportasi umum yang cepat, praktis, dan harga relatif terjangkau. Tapi tidak sesuai harapan karena Jokowi menetapkan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2013) untuk menyelesaikan proyek 6 ruas jalan tol dulu baru membuat MRT. Pemerintah DKI Jakarta masih bingung apakah pembangunan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum, atau dibagi-bagi.

            Jokowi mengatakan semuanya masih dikalkulasi dan belum ditetapkan bisa atau tidaknya pembangunan MRT, tapi pastinya bisa dilaksanakan. Dibagi menjadi empat tahap dan direncanakan selesai pada tahun 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.

Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.

            Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.

Total panjang ruas enam tol dalam kota adalah sepanjang 69,77 kilometer. Menurut penulis, pembangunan 6 ruas jalan tol ini harus diselesaikan dengan cepat agar bisa menjalankan proyek MRT dengan segera. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

Menurut penulis, hal ini bukanlah hal yang mudah karena masa jabatan Jokowi hanya 5 tahun dan akan menjadi 10 tahun jika beliau terpilih lagi. Sedangkan untukk membangun MRT pada tahun 2022 masa jabatan beliau tidak akan cukup dalam menjalani hal itu. Hal itu bisa terjadi jika pemimpin selanjutnya bisa menjalankan proyek dengan baik. Jika tidak maka hancurlah impian Jakarta memiliki MRT. Belum lagi korupsi yang dilakukan pejabat. Jika korupsi terjadi maka terhambat lagi pembangunan di Jakarta.

(http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/16/2224306/Jokowi.MRT.Dulu.6.Ruas.Jalan.Tol.Kemudian?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktswp)

Alokasi Subsidi BBM Tahun Depan 2014

Pemerintah akan menurunkan anggaran belanja subsidi energi terutama bahan bakar minyak (BBM) di tahun depan. Menurut penulis, tindakan ini sangat bagus karena dana intuk impor itu digunakan untuk bagian infrastruktur yang lainnya. SBY mengatakan, anggaran belanja subsidi tahun depan direncanakan sebesar Rp 336,2 triliun, yang berarti turun sekitar 3,4 persen dari anggaran belanja subsidi dalam APBNP tahun 2013. Pada hari Jumat, 16 Agustus 2013 di Gedung DPR MPR Jakarta SBY mengatakan bahwa dana 3,4 % tadi digunakan untuk subsidi energi dan non-energi seperti subsidi pangan, pupuk, dan benih. Presiden belum memerinci anggaran subsidi energi khususnya subsidi BBM di tahun depan. anggaran belanja non-kementerian dan lembaga dalam RAPBN tahun 2014 yang direncanakan sebesar Rp 636,4 triliun, dialokasikan antara lain untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang.

            Hal ini dilakukan presiden karena semakin sedikitnya minyak bumi yang harus diirit. alokasi belanja negara juga disesuaikan dengan rencana investasi BUMN-BUMN terkait. Untuk kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi akan dibangun tambahan pembangkit listrik dan sarana pendukungnya. "Kita sadar bahwa penggunaan energi alternatif harus didorong. Untuk itu dalam hal ini konversi penggunaan gas akan dibangun perluasan jaringan gas dan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa serta pembangunan kilang mini-plant LPG," tambahnya. Menurut penulis, hal ini dapat membuat orang sadar bahwa kebutuhan bumi akan minyak mentah masih banyak dan masih sangat panjang. Kita disarankan agar mengirit minyak bumi sebaik mungkin.

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/16/1638170/Alokasi.Subsidi.BBM.Tahun.Depan.Rp.336.2.Triliun)

BBM Naik

Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditujukan untuk menekan angka impor minyak dan gas (migas) justru masih jauh dari bayangan pemerintah. Buktinya kinerja impor migas pada periode Juni 2013 tercatat masih tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hasil perhitungan impor migas yang tercatat sebesar US$ 3,53 miliar atau naik 2,72% pada Juni ini dibanding Mei 2013 sebesar US$ 3,43 miliar. Menurut penulis, hal ini membuat anggaran negara (APBN) semakin tinggi dan membebani pemerintah. Kita harus bekerjasama dengan pemerintah dengan cara membayar pajak tepat waktu, tidak korupsi, dan yang paling penting adalah tidak protes jika BBM naik. Kenapa tidak boleh protes? Karena sebenarnya BBM dengan harga solar dan premium Rp 4500,00 itu sangatlah murah dibandingkan negara lain. Rata-rata harga BBM di negara lain ± Rp 8.000,00-Rp 10.000,00. Menurut penulis, kalau BBM naik merupakan hal yang wajar.

            Sedangkan sepanjang semester I 2013, kenaikan impor migas sebesar 3,11% menjadi US$ 22,11 miliar dari sebelumnya US$ 21,44 miliar di paruh waktu 2012. Impor minyak mentah pada periode enam bulan pertama ini mencapai US$ 6,89 miliar atau naik 24,75% dari tahun lalu sebesar US$ 5,53 miliar. Sementara minyak mentah juga terkerek naik 9,71% dari US$ 1,02 miliar menjadi US$ 1,12 miliar di Juni ini. Impor yang terlalu banyak menyebabkan beban negara semakin berat dan menyebabkan masyarakat tidak dapat pelayanan yang layak karena dana yang kurang. "Konsumsi masyarakat terhadap BBM masih tinggi. Jadi meski harga BBM naik belum bisa menurunkan konsumsi tersebut," ujar Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Suryamin menilai, peningkatan konsumsi BBM setiap tahun tidak diimbangi dengan kenaikan produksi minyak di Indonesia mengingat banyak sumur eksplorasi minyak yang sudah tua. "Pemerintah juga belum bisa menemukan sumur-sumur baru untuk menggenjot produksi minyak dalam negeri," imbuhnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo menuturkan, pemerintah tak bisa menahan kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Pasalnya, setiap bulan, penjualan kendaraan terus meningkat. Hal inilah yang harus diingat oleh masyarakat. Kita tidak boleh egois sebagai masyarakat, kita harus peduli dengan negara. Kalau kita bisa seperti itu, maka dana pemerintah untuk kembali ke masyarakat lagi semakin banyak dan layak.

Mari kita sebagai warga yang peduli bangsa membantu bangsa. Contohnya dengan naik kendaraan umum, menaikkan pajak impor kendaraan, dll. Kita sebagai warga negara harus mengirit BBM mulai sekarang dengan cara kalau jalan dekat jalan kaki saja. Hari bebas kendaraan bermotor juga harus diterapkan.

(http://bisnis.liputan6.com/read/655619/harga-bbm-naik-impor-migas-masih-tinggi)

7 Kementerian dan Lembaga Dapat Anggaran di Atas Rp 30 Triliun

Menurut penulis, pemerintah mengalokasikan Rp 30 triliun untuk tujuh kementerian/lembaga karena dinilai sangat strategis. Menurut penulis, hal ini kurang bermanfaat bagi negara, karena tidak banyak orang Indonesia yang senang dengan uang, tidak mementingkan kepentingan orang lain. “Yang penting enak.” 1 triliun itu bukan nilai yang kecil, apalagi 30 triliun. Kabar ini dikabarkan hari Jumat 16 Agustus 2013 di depan anggota DPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan beberapa isu yang menjadi fokus program pemerintah adalah pendidikan, kesejahteraan dan keamanan. tujuh kementerian/lembaga yang memperoleh alokasi cukup besar adalah

- Kementerian Pertahanan -- Rp 83,4 triliun

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -- Rp 82,7 triliun

- Kementerian Pekerjaan Umum -- Rp74,9 triliun

- Kementerian Agama -- Rp49,6 triliun

- Kementerian Kesehatan -- Rp44,9 triliun

- Kepolisian Negara Republik Indonesia -- Rp41,5 triliun

- Kementerian Perhubungan -- Rp39,2 triliun

            Menurut penulis, ketidakmerataan guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah membuat warga tidak mendapat kelayakan, tetapi rugi. Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal," jelas Presiden. Mungkin seharusnya dana yang seharusnya diberikan harus ditargetkan dengan cepat dan dicek terus menerus. Bagi aparat yang korupsi, berperilaku tidak sesuai aturan, langsung dihukum mati. Jadi tidak aka nada lagi korupsi dan lain-lain. alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Sedangkan di bidang pertahanan, pemerintah alokasikan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan. Kalau alokasi iini digunakan dengan baik dan tidak ada penggelapan uang negara, pastilah semua berjalan sesuai harapan dan keinginan masyarakat banyak. Mengapa alokasi dana yang seharusnya ke tangan rakyat dengan cepat idak berjalan dengan lancar? Karena ada beberapa kasus seperti korupsi, lamanya birokrasi pemerintah, dll yang membuat semua menjadi lama. Menurut penulis, cara yang paling efektif adalah memecat semua anggota menteri yang bekerja tidak sesuai harapan atau ekspektasi dan menggantikannya dengan yang baru dan lebih membawa hasil optimal.

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/16/1551469/7.Kementerian/Lembaga.Dapat.Anggaran.di.Atas.Rp.30.Triliun)